The role of the medical committee in hospital’s clinical governance in Jambi Province

Abstract

Latar Belakang: Tata kelola klinis bertujuan untuk memastikan bahwa layanan kesehatan berjalan sesuai
dengan standar keamanan yang tinggi dan kualitas berkelanjutan. Komite Medis bertanggung jawab untuk
pelaksanaan tata kelola klinis yang baik di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran
Komite Medik dalam tata kelola klinis rumah sakit di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada RS Umum
Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi.

Metode: Desain penelitian bersifat kualitatif. Pengumpulan data dari Agustus hingga Desember 2016
di tiga RSUD kelas C di Provinsi Jambi dan mencakup 23 informan yang diambil melalui wawancara
mendalam dan Focus Group Discussion.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing,
pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Tugas dan fungsi kredensialing di beberapa
rumah sakit belum berjalan sebagaimana mestinya (karena digunakan untuk persyaratan penerimaan dokter
baru, tetapi tidak untuk menyaring kompetensi dokter), terkesan formalitas, serta sulit dilakukan karena belum
memiliki Mitra Bestari. Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran
komite medik dalam tata kelola klinis RS, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang
JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan Komite Medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola
klinis pada RSUD Kelas C di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi,
etika dan disiplin profesi medik, serta penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis di rumah
sakit. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6)

Kata kunci: komite medik, tata kelola klinis, RS, Jaminan Kesehatan Nasional.

Abstract

Background: Clinical governance aims to ensure that health services run according to high safety standards
and ongoing quality. The medical committee is responsible for the implementation of good clinical governance
of the hospital. This study aims to analyze the role of the medical committee in the clinical governance of
hospitals in the era of National Health Insurance (JKN).

Methods: The research design is qualitative. Data collection spans from August to December 2016 in three
hospitals in Jambi Province and includes 23 informants who were observed throughout in-depth interviews and
focus group discussions.

Results: The results show that the medical committee has not played an optimal role in the process of
credentialing, maintaining professional quality, and guarding the discipline/professional ethics of the hospital.
The duties and functions of credentials in some hospitals are not working properly (because used to apply to
new doctor admission requirements, but not as to screen the competence of doctors), seem excessively formal
and difficult to implement because they do not have Mitra Bestari yet. JKN policy has a good influence on the
role of the medical committee in the clinical governance of the hospital, as there are several regulations that are integrated with the role of the medical committee, especially in the areas of quality control and cost control.

Conclusion: It can be concluded that the medical committee in general has not played an optimal role in the
clinical governance of hospitals in Jambi Province. Therefore, it is necessary to improve the competence, ethics,
and discipline of the medical profession in addition to integrating regulations related to clinical governance in
hospitals. (Health Science Journal of Indonesia 2018;9(2):100-6)

Keywords: Medical committee, clinical governance